Pembuktian di Babak Awal Tahun Politik
Mayoritas responden jajak pendapat Kompas meyakini tahun 2022 akan menjadi babak awal tahun politik. Sebanyak 74,responden juga menilai tahun 2022 menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerja.
Tahun 2022 diyakini menjadi momentum awal tahun politik dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kinerjanya -- terutama dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi -- tidak akan terganggu oleh dinamika politik yang meningkat menjelang pemilihan umum.
Hasil jajak pendapat Kompas akhir Desember 2021 menangkap kuatnya persepsi publik soal tensi politik yang diyakini akan meningkat di tahun 2022. Sebanyak 71,9 persen responden menilai, tahapan pemilu yang akan dimulai tahun ini menjadi salah satu agenda yang turut meningkatkan suhu politik di tahun ini.
Baca Berita Seputar Pilkada 2024
Pasal 167 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika mengacu dua usulan yang muncul, baik dari pemerintah yang ingin pemungutan suara Pemilu 2024 pada 15 Mei dan usulan KPU 21 Februari, maka tahapan penyelenggaraan pemilu harus dimulai di tahun ini.
Maka itu, tidak aneh jika kemudian sebagian besar responden juga melihat potensi semaraknya tahun ini dengan agenda persiapan Pemilu 2024. Salah satu yang paling menonjol adalah kontestasi pemilihan presiden. Maraknya pemasangan baliho tokoh-tokoh politik yang disinyalir untuk kepentingan elektoral pada tahun lalu, diyakini akan makin marak muncul tahun ini. Keyakinan ini ditunjukkan 73,1 persen responden jajak pendapat.
Selain isu pemilihan presiden, tentu partai politik sebagai peserta pemilu juga akan mengambil peran lebih aktif memasuki babak awal tahun politik ini. Apalagi jika mengacu agenda di tahapan awal penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu masuk pada tahapan pemilu di tahun ini. Energi partai politik akan tertuju pada upaya menyiapkan tahapan verifikasi ini, terutama bagi partai politik yang belum lolos ambang batas parlemen dan partai politik baru yang harus melalui verifikasi administratif sekaligus verifikasi faktual sebagai syarat menjadi peserta pemilu.
Baca juga: Mengarungi Tahun Politik di Tengah Pagebluk
Kekhawatiran
Perspektif bahwa tahun 2022 menjadi babak awal tahun politik juga diikuti sejumlah kekhawatiran responden. Kekhawatiran yang paling banyak diungkapkan adalah terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Hampir separuh responden jajak pendapat ini menyampaikan kekhawatiran soal ini. Di tengah agenda politik jelang pemilu, publik khawatir perhatian pemerintah dalam menangani pandemi dan dampaknya bisa terganggu.
Selain itu, keamanan dan stabilitas politik dikhawatirkan rentan terganggu. Sebanyak 36,1 persen responden menyampaikan hal ini. Sudah menjadi rahasia umum jika agenda-agenda pemilu rawan meriuhkan ketegangan antarkelompok kepentingan politik.
Dalam konteks ini, keamanan dan stabilitas pemerintahan menjadi sisi yang perlu diperkuat. Apalagi sebagai konsekuensi diadakannya pemilihan umum serentak, mau tidak mau harus dibarengi dengan penyeragaman masa jabatan. Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, di tahun 2022 setidaknya terdapat 101 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis.
Jumlah tersebut terdiri dari 7 provinsi (gubernur dan wakil gubernur), 78 kabupaten (bupati dan wakil bupati), dan 18 kota (wali kota dan wakil wali kota). Maka terhitung sejak 2022 sampai 2024, 101 daerah itu akan dipimpin penjabat kepala daerah. Data ini belum termasuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2023.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F876ed44f-6ade-4dca-8412-07246a16320c_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas medis melakukan proses identifikasi pasien atau triase di halaman RSUD dr Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/7/2021). Triase merupakan proses penentuan pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.
Penanganan pandemi dan jaminan keamanan serta stabilitas pemerintahan, keduanya masuk dalam wilayah kinerja pemerintah. Di akhir tahun 2022, pemerintah sudah akan memasuki tahun keempat pemerintahan dan ini menjadi fase pembuktian terhadap janji dan program yang sudah diagendakan. Apalagi tahun keempat adalah tahun terakhir bagi pemerintah bekerja sebelum energinya banyak terkuras oleh agenda Pemilu 2024.
Baca juga: Tahun Politik Datang Lebih Cepat
Berbicara soal pemilu, tentu residu kontestasi di pemilu sebelumnya rentan mewarnai dinamika politik di 2024. Sebanyak 16,8 persen responden dalam jajak pendapat ini juga menyebutkan soal kekhawatiran masih terjadinya pembelahan sosial. Mereka mengkhawatirkan pembelahan politik ini akan semakin menguat menjelang pemilu. Residu persaingan antarpendukung calon presiden di Pemilu 2019 diprediksi masih akan berlanjut di 2024, dengan kontestan yang berbeda.
Fokus bekerja
Di tengah sejumlah kekhawatiran yang disampaikan responden terkait agenda pemilu yang akan berdampak pada kerja-kerja pemerintah, publik berharap pemerintah tetap fokus bekerja sesuai program kerjanya. Terkait sejumlah pejabat dari pemerintah yang berpotensi memiliki agenda politik elektoral di pemilu 2024, muncul tiga kelompok responden yang meresponnya berbeda.
Kelompok responden pertama adalah mereka yang berharap pejabat negara tetap fokus bekerja tanpa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pilpres. Separuh lebih responden (55,2 persen) masuk kelompok ini. Bagi mereka, pemilu tetap dipersiapkan sebaik mungkin, tetapi kerja-kerja pemerintah, terutama yang terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur, diharapkan tidak terganggu.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200206_ENGLISH-TEMATIK_A_web_1580999262.jpg){kind=logo}
Suasana penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 di di Tempat Pemungutan Suara 039 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019).
Harapan ini disampaikan tanpa mengurangi hak-hak politik, khususnya kepada pejabat negara yang berpotensi maju di perhelatan Pemilu 2024. Sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut berpeluang maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di 2024.
Sementara itu, kelompok responden kedua terdiri dari 24,5 persen responden yang cenderung tidak terlalu khawatir. Menurut mereka, para pejabat tetap bekerja sesuai porsinya, meskipun juga dibarengi agenda melakukan sosialisasi terkait kepentingan elektoral di pemilu. Bagi kelompok responden ini, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang, bekerja sebagai pejabat negara sekaligus melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemilih sah-sah saja.
Sikap berbeda ditunjukkan kelompok responden ketiga yang lebih mengharapkan ketegasan bagi pejabat negara yang memiliki niat berkontestasi di Pemilu 2024, khususnya di pemilihan presiden. Sebanyak 18,2 persen kelompok responden ketiga ini mengharapkan pejabat negara itu mengundurkan diri dari jabatannya agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan kepentingan elektoral di pemilihan presiden nanti.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200209_ENGLISH-TAJUK_A_web_1581255955.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Selain itu, sebanyak 74 persen responden menilai tahun 2022 ini akan menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerjanya. Publik berharap agenda-agenda pemerintah tidak terganggu dengan perhelatan pemilu.
Tahun 2022 yang menjadi babak awal tahun politik akan menjadi ujian pertama bagi pemerintah sebelum suhu politik akan semakin menghangat seiring dengan makin dekatnya hari pemungutan suara di pemilu nanti.
