Keberanian KPU berinovasi perlu dibuka agar sistem pemilu ini bisa lebih maju. Menerapkan e-voting satu atau dua wilayah di pilkada 27 November 2024 bisa jadi satu pilihan.
Oleh
BUDIMAN TANUREDJO
·2 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Rapat bersama antara KPU, Bawaslu, dan Kementrian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR membahas penetapan jadwal pemilu serentak tahun 2024 di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Pada rapat tersebut DPR, KPU, dan Pemerintah menyepakati Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024. Kompas/Heru Sri Kumoro 24-01-2022
Pemilu 2024 telah ditetapkan Rabu, 14 Februari. Dua tahun lagi rakyat akan menunjukkan kedaulatannya. Tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu telah dipilih DPR dan tinggal dilantik. ”Beban Pemilu 2024 akan berat,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat berbicara dalam webinar, Jumat (11/2/2022). Pemilu 2024 akan memilih presiden dan wakil presiden serta memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, dan 19.817 anggota DPRD.
Setelah UU Ibu Kota Negara ditandatangani Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih akan nganyari Istana Nusantara di Penajam Paser Utara. Begitu juga DPR dan DPD. Namun, untuk mewujudkannya butuh konsentrasi dan soliditas politik (sementara pemilu akan membelah) serta butuh biaya besar (sementara anggaran terbagi untuk pandemi, ekonomi, pemindahan ibu kota, dan penyelenggaraan pemilu).
Pada 2019, mengutip keterangan Ketua KPU Arief Budiman di Kompas.com, 22 Januari 2020, 894 petugas di lapangan meninggal dan 5.175 petugas sakit. Beban Pemilu 2024 lebih berat karena hasil pemilu legislatif 14 Februari 2024 akan menjadi syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada 27 November 2024. Sejak Mei 2022 hingga 27 November 2024, akan ada ”kekosongan” jabatan kepala daerah definitif dan diganti pelaksana tugas di 542 wilayah. Sebuah eksperimentasi demokrasi yang sangat menantang dan berisiko.
KPU mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilu Rp 86 triliun, kemudian dikoreksi menjadi Rp 76 triliun. Ketika ekonomi belum pulih dan pandemi belum dicabut, pemerintah harus mengalokasikan anggaran memindahkan ibu kota untuk membangun istana dan kantor pemerintah di ibu kota baru.
Pandemi membawa perubahan. Muncul fenomena work from home, distance learning, dan telemedicine. Praktik ini adalah respons manusia atas keadaan. Pendiri harian Kompas, Jakob Oetama, dalam rapat redaksi sering mengutip sejarawan Arnold Joseph Toynbee (1989-1975) frasa challenge and response. Setiap ada tantangan, selalu ada tanggapan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2Fcbbce3f2-2631-459b-8b15-8b325f899193_jpg.jpg){kind=logo}
