Transmisi Lokal Meningkat, Masyarakat Diminta Batasi Mobilitas

Penambahan kasus harian sempat melonjak menjadi 1.054 kasus pada Sabtu (15/1/2022) dari sehari sebelumnya 850 kasus. Namun, Minggu, penambahan kasus kembali menurun menjadi 855 kasus. Dalam rapat terbatas juga diakui bahwa kasus-kasus varian Omicron saat ini lebih banyak akibat transmisi lokal ketimbang kasus yang dibawa pelaku perjalanan luar negeri.

”Sebagian besar, lebih dari 90 persen transmisi lokal terjadi di DKI. Jadi perlu disiapkan DKI sebagai medan perang pertama menghadapi Omicron,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers secara daring seusai ratas.

Puncak peningkatan kasus varian Omicron seperti terjadi di beberapa negara diperkirakan akan terjadi 35-65 hari setelah kasus pertama ditemukan. Kendati demikian, menurut Budi, hal ini sangat tergantung dari mana titik awal yang diperhitungkan. Di Indonesia, kasus Omicron pertama teridentifikasi pertengahan Desember 2021. Diperkirakan puncak kasus Omicron di Indonesia berkisar akhir Februari sampai Maret 2022.

Mengingat penularan varian Omicron jauh lebih cepat dan banyak ketimbang varian Delta, Budi meminta masyarakat tidak panik. Sebab, angka hospitalisasi kasus Omicron 40-50 persen dari kasus Delta.

Baca juga: Gelombang Omicron Tak Terhindarkan

Di Indonesia, disebutkan dari sekitar 500 pasien kasus Omicron yang dirawat di rumah sakit, 300 orang sudah pulang. Dari 500 orang tersebut, hanya tiga orang yang memerlukan bantuan oksigen. Itu pun tidak dalam gejala berat.

Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah memonitor ketat pasien yang masuk ke rumah sakit. Presiden Joko Widodo juga meminta semua protokol kesehatan ditegakkan kembali. Aplikasi Peduli Lindungi juga diharap digunakan secara disiplin.

”Langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat kunci utama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menambahkan, syarat masuk ke tempat publik juga diperketat. Hanya warga yang sudah mendapatkan vaksinasi dua dosis yang diperbolehkan beraktivitas di tempat publik. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari aktivitas berkumpul sebisanya. Kendati demikian, Luhut mengatakan, pengetatan mobilitas menjadi opsi terakhir.

Bekerja dari rumah bisa kembali diberlakukan sepanjang tidak mengurangi produktivitas. Namun, pemilik usaha diminta menilai sendiri pengurangan karyawan yang bekerja dari kantor. Luhut juga meminta semua warga untuk membatasi perjalanan ke luar negeri.

”Kalau betul perlu saja, pergi ke luar negeri. Pejabat pemerintah malah sudah dilarang ke luar negeri tiga minggu ini,” tuturnya.

Kementerian/lembaga juga diimbau untuk meminimalkan kegiatan luring. Sebisanya, kegiatan-kegiatan dilakukan secara daring kendati tidak ada larangan pertemuan fisik. Selain itu, kata Budi, pemeriksaan (testing) dan penelusuran (tracing) juga akan ditingkatkan kembali. TNI/Polri akan kembali membantu untuk menguatkan surveilans ini.

Antisipasi lainnya adalah mempercepat cakupan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan penguat (booster). Akselerasi vaksinasi penguat terutama dilakukan di wilayah Jabodetabek.

Budi menambahkan, rumah-rumah sakit juga sudah siap dengan obat-obatan untuk mengatasi pasien Covid-19. Selain obat yang diimpor, Indonesia juga siap memproduksi obat tersebut. Presiden Jokowi juga meminta supaya obat-obatan harus tersedia bukan hanya di puskesmas dan rumah sakit pemerintah, melainkan juga di apotek-apotek.

Telaah ulang untuk memperketat karantina warga yang datang dari luar negeri juga dipertimbangkan kembali. Menurut Juru Bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, Wapres mempertanyakan adanya pelaku perjalanan luar negeri yang sudah dinyatakan negatif dan keluar karantina tetapi kemudian positif setelah pulang dan termasuk kasus Omicron. Kendati demikian, belum ada kebijakan untuk menutup kembali pintu penerbangan internasional.

Insentif fiskal

Beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga disetujui Presiden Joko Widodo dalam ratas Minggu sore. Insentif fiskal properti dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kendaraan bermotor kembali diberikan. Insentif PPN rumah susun dan rumah tapak diberikan sampai Juni 2022.

Untuk rumah sampai seharga Rp 2 miliar, insentif PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50 persen yang diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharap rumah dapat diselesaikan dalam waktu sembilan bulan. Adapun rumah dengan harga jual Rp 2 miliar sampai Rp 2,5 miliar, PPN yang ditanggung pemerintah 25 persen.

Fasilitas tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga diberikan untuk produk otomotif. Mobil dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta dengan PPnBM 3 persen mendapat pembebasan PPnBM pada kuartal pertama. Pada kuartal kedua, pemerintah hanya menanggung PPnBM 2 persen sehingga pembeli kendaraan hanya perlu membayar tarif 1 persen saja. Adapun di kuartal ketiga, pemerintah menanggung PPnBM 1 persen, sedangkan pembeli kendaraan membayar 2 persen. Di kuartal keempat, tarif PPnBM kembali seperti biasa.

Untuk produk otomotif seharga Rp 200 juta-Rp 250 juta dengan tarif PPnBM 15 persen, pemerintah menanggung 50 persen tarif pajak selama kuartal pertama. Dengan demikian, pembeli kendaraan hanya menanggung PPnBM 7,5 persen saja. Namun, di kuartal kedua, keringanan PPnBM tidak ada lagi.

Untuk program perlindungan sosial, pemerintah menambahkan program untuk PKL atau pemilik warung, nelayan, dan masyarakat miskin ekstrem. Disiapkan alokasi Rp 600.000 per penerima bansos untuk target 2,76 juta orang dengan 1 juta di antaranya PKL/pemilik warung.

Sepanjang tahun 2022, alokasi anggaran program PEN mencapai Rp 451 triliun. ”Perluasan bansos akan segera dilaksanakan dan Presiden sudah menyetujui untuk front loading perlindungan sosial ini di kuartal pertama,” tambah Airlangga.

Airlangga juga menambahkan rencana penyelenggaraan MotoGP Maret mendatang di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, juga dibahas dalam rapat terbatas. Dalam kegiatan tersebut, diusulkan penambahan jumlah penonton dari 63.000 orang menjadi 100.000 orang.

Presiden Joko Widodo, menurut Airlangga, menyetujuinya. Namun, pelaksanaannya harus dipersiapkan di Mandalika. Salah satunya faktor yang mendorong persetujuan itu adalah cakupan vaksinasi dosis pertama di Lombok Tengah yang sudah 84 persen, sedangkan di Kota Mataram sudah lebih dari 100 persen.