Mengapa Distribusi Pupuk Subsidi Kerap Bermasalah?

Bagaimana sistem distribusi pupuk subsidi saat ini diatur?

Distribusi pupuk subsidi di Indonesia melalui tahapan yang panjang, melibatkan banyak pihak mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), gapoktan, hingga pemerintah daerah dan pusat. Pada tahap awal, petani harus mengusulkan kebutuhan pupuknya melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diverifikasi oleh PPL dan gapoktan. Proses ini bertujuan memastikan data yang valid untuk menghindari penyalahgunaan. Setelah data disahkan, usulan diteruskan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.Selanjutnya, distribusi pupuk dikendalikan oleh Kementerian Pertanian, dengan PT Pupuk Indonesia sebagai pelaksana utama bersama distributor dan kios resmi. Penentuan alokasi dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, termasuk audit volume pupuk oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Alur yang panjang ini kerap menjadi penyebab keterlambatan pupuk sampai ke tangan petani, terutama karena regulasi dan birokrasi yang melibatkan banyak pihak.Namun, mulai 2025, pemerintah berupaya memangkas rantai distribusi dengan menyederhanakan 145 regulasi menjadi satu peraturan presiden (perpres). Selain itu, gapoktan direncanakan akan diubah menjadi koperasi untuk memangkas jalur distribusi lebih jauh sehingga pupuk bisa langsung sampai ke petani tanpa melalui terlalu banyak perantara.