Istana Akui Komunikasi dan Transparansi Kebijakan Masih Harus Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengakui bahwa keterbukaan informasi mengenai kebijakan yang dibuat selama ini masih perlu diperbaiki. Aspirasi publik terkait hal itu dianggap sebagai masukan yang akan menjadi landasan perbaikan. 

Namun, alih-alih sekadar melihat transparansi dan sosialisasi, penyusunan kebijakan juga semestinya mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Sebab, berbagai polemik yang muncul karena kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari penyusunan kebijakan yang tidak melibatkan publik.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Senin (3/3/2025), di Jakarta, mengatakan menerima aspirasi publik yang meminta agar pemerintah memperbaiki sosialisasi kebijakan. Menurut dia, itu merupakan masukan yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah perbaikan. 

”Itu kami terima sebagai masukan. Tentu kami setuju bahwa pemerintah harus terus juga memperbaiki diri dalam segala hal, termasuk sosialisasi kebijakan,” ujarnya kepada Kompas.