Dilema Pendidikan Politik di Indonesia

Pentingnya pendidikan politik terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 16-18 Oktober 2023. Sebanyak 88,3 persen responden menyatakan pendidikan politik krusial untuk diusahakan sebagai bagian penguatan demokrasi. Bahkan, 30,2 persen dari angka tersebut menilai pendidikan politik sangat penting.

Pentingnya pendidikan politik yang diungkapkan publik dapat dimaknai sebagai hal positif. Di tengah fenomena dinamika politik praktis yang cenderung dipandang sekadar transaksi di kalangan elite, publik tetap menaruh harapan sistem politik Indonesia tetap berjalan sebagaimana idealisme demokrasi dibangun.

Kokohnya bangunan demokrasi bertumpu pada kesadaran politik rakyat. Pendidikan politik bertujuan mencapai kesadaran politik ini secara kolektif. Akan tetapi, di tengah penilaian publik terkait pentingnya pendidikan politik, pada saat yang sama pendidikan politik dipandang belum berjalan lancar.

Kokohnya bangunan demokrasi bertumpu pada kesadaran politik rakyat.

adadadadada

Hanya tiga dari sepuluh responden (31,7 persen) yang menyatakan proses pendidikan politik di Indonesia sudah berlangsung lancar. Sebanyak 52,1 persen yang lain menilai proses ini belum lancar. Ada 4,6 persen responden menilai pendidikan politik tidak berjalan lancar sama sekali.

Apabila pendidikan politik belum berjalan lancar, sulit membayangkan sistem demokrasi dapat berjalan secara utuh. Namun, keutuhan pendidikan politik perlu terus dibangun dalam struktur yang sistematik, termasuk lewat pendidikan formal.

Hal itu tampak dilematis bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan formal. Pelaku di dunia pendidikan dituntut netral dan tak mengikuti arus politik yang negatif seperti politik praktis dan politik identitas.

Di sisi lain, pendidikan politik perlu terus dilakukan secara menyeluruh untuk menguatkan demokrasi. Pendidikan politik yang juga bertujuan untuk pendewasaan politik warga negara ini dapat ditempuh dengan mendiskusikan praktik politik secara utuh dan faktual.

1. dasda asdsad sa dasd ads sadkads kasdaskd jalksd ja djals kdjl ajdl ajdlksaj dlksaj dlkajs kdajkjdlkaj dkas jdlka jdslksaj dlkaj dslkasjd lkajsd lkaj dlkj salkjd aslkjd lkajd lka jdad adkja ldja dsj apodj apod japsod ja apodjadpoadandapjdap daps jpo apos dpaoidpoadiapodapo ada
2. dadsapodj adsp osjdp oakd paod apodi apo idpou apo sda dapo dapoi dpaid pas dapoiepoirpqweiqe adspoad poadadoiap
3. adadada asd jadljalkjda ad a

Publik meyakini pendidikan politik semestinya menyeluruh dalam setiap jenjang pendidikan. Sebanyak 37,8 persen responden menyatakan bahwa pendidikan menengah menjadi jenjang yang tepat untuk mulai diberikannya pendidikan politik bagi seorang warga negara. Sebanyak 33,6 persen responden lainnya menilai pendidikan politik dapat dimulai dari tingkat sekolah dasar.

Setelah itu, ada 22 persen responden yang menyatakan jenjang pendidikan tinggi paling tepat bagi pemberian pendidikan politik secara formal. Dengan angka yang kurang lebih sama, dapat dimaknai publik melihat dalam setiap jenjang pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi, harus dikenalkan dan diberikan pendidikan politik terhadap peserta didik.

• Sebanyak 39,6 persen responden menganggap pendidikan politik bermanfaat untuk menghindari politik uang
• Selain praktik politik transaksional, tak kurang dari 23,9 persen responden menilai pendidikan politik mampu menangkal hoaks politik
• Pada urutan berikutnya, pendidikan politik dinilai oleh 20,4 persen responden akan membuat proses pemilu lebih aman
• Test bullet

1. list 1
2. list 2

• bullet 1
• bullet 2

Selain lewat pendidikan formal, pendidikan politik juga selayaknya diusahakan oleh aktor politik, terutama partai. Dalam penilaiannya terhadap aktor-aktor politik, yakni parpol dan politisi, hanya sekitar 25,7 persen responden yang menilai mereka sudah melakukan pendidikan politik secara maksimal.

Tak kurang dari 40,6 persen responden menilai bahwa peran parpol dan politisi dalam pendidikan politik belum maksimal. Bahkan 17,4 persen responden menilai peran aktor politik ini masih sangat minim.

Lembaga negara seperti KPU dan kementerian-kementerian terkait juga dipandang cenderung belum maksimal dalam mengusahakan pendidikan politik. Tak kurang dari 40,6 persen responden menilai lembaga negara belum maksimal menjalankan pendidikan politik.

Sistem ini dibangun atas konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, subyek utama demokrasi ialah rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini perlu mendapat pendidikan mumpuni tentang sistem demokrasi.

Sayangnya, dalam praktik demokrasi yang transaksional, rakyat rentan dipandang sebagai obyek dan suaranya dikomodifikasi. Transaksi politik yang terjadi pun terkonsentrasi energinya secara penuh terbatas dalam proses pemilu yang singkat. Dalam kondisi ini, kontrak politik jangka panjang yang semestinya menjadi kelanjutan dari proses pemilu sangat sulit terwujud.

Keberlanjutan kontrak politik jangka panjang membutuhkan daya kritis masyarakat untuk terus mengingatkan aktor-aktor politik sesudah tahapan pemilu selesai. Pada akhirnya, tantangan pendidikan politik di Indonesia juga bertumpu pada keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendewasaan politik.

Upaya menguatkan kultur politik yang demokratis tak begitu saja dapat terjadi tanpa peran aktif masyarakat. Tanpa daya kritis dan peran masyarakat, aktor-aktor politik bisa mudah mereduksi pemilu sebagai komodifikasi suara karena subyek yang seharusnya memiliki kesadaran politik belum mencapai titik tersebut. (LITBANG KOMPAS)